7 Dalam penelitian ini,. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun Pemeriksaan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. 2. Nomor. Peraturan Perundang-undangan. PP. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);. 2. Nomor. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran. Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG LAYANAN POLISI 110. Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama. Peraturan Kepolisian Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa ini ditetapkan Kapolri Idham Aziz dan diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Wkatjahjana di Jakarta pada 5 Agustus 2020. 2/2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik; Mengingat : 1. Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia didalamnya mengatur secara tegasJakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan : 1. Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. Download: Peraturan Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2020 PDF. ”. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Pengertian Polisi Dan Penegakan Hukum A. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Putusan MK 65/PUU-VIII/2010) makna saksi telah diperluas menjadiMengingat : 1. ”. Penelitian ini bertujuan untuk meganalisisi aturan dan pelaksanaan, kendala serta upaya dalam diskresi yang dilaksanakan kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang. Undang-undang (UU) NO. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagiKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR PENGUMUMAN Nomor: Peng/ 12 /IV/DIK. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pemolisian Masyarakat; Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang KepolisianRANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL. Lalu, apa sebenarnya tugas Polri dan wewenang Polri dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Disamping itu adanya beberapa instrumen hukum yang sebelumTribratanews. Kenakalan remaja adalah perilaku negatif. maka jauh lebih bagus kita berpikir. Sebelum adanya Undang – undang Kepolisian yang berlaku sekarang, disusun terlebih dahulu pokok – pokok pikiran tentang Rancangan Undang – undang Kepolisian dengan pertimbangan – pertimbangan, di. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum. Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor; Mengingat : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi; b. Peraturan ini mengatur tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan evaluasi Polri dalam pencegahan dan pemberantasan. Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pedoman bagi Polri dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. 82 Tahun 2011, TLN No. B. NOMOR 2 TAHUN 2002. Semoga informasi ini bermanfaat. Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pencetus lahirnya KPK di masa Kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Ini artinya, Polri berwenang untuk bertindak sebagai. c. E. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang undang No. Referensi: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan NegaraI. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi; b. Reserse Kriminal Nomor 2 Tahun 2014 tentang Polri Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian penyidikan tindak pidana, Peraturan Kepala Badan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. -. BAB I. Tipe Dokumen. 2. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan,. 12 Tahun 2011, LN. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembinaan Karier Pejabat Fungsional Kepolisian Negara Republik Indonesia. Umum Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 ayat (2) menyatakan, dalam rangka pelaksanaan peran. BERIKUT CONTOH SOAL TAHUN 2013 SOAL TENTANG UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN. Demikian yang disebut dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan mengenai ujaran kebencian lebih banyak dilaporkan dan ditindak Bareskrim Polri. Jika polisi menembak dan menyebabkan pelaku begal mati di luar perintah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka hal ini disebut extra-judicial killing. Mengingat : 1. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari. Perpol 7 tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Soal-Soal UU Kepolisian. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undangsebagaimana ditetapkan sebagai undang-undang. dilandasi denqan norma-norma yang terkandung dalam Undang unU;:lng Nomor: 0 TulHJIl 1901 lelll,ll1g . Dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan. VII/MPR/2000. Pertimbangan dalam Perpol 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. Dilihat tugas Kepolisian Negara Republik Republik Indonesia (Polri) dalam Undang-undang Kepolisian No. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober. 1-9; Guntur, M. Lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa Penyidik. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pemisahan ini pun dikuatkan melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ke-2 yang dimana Polri bertanggung jawab dalam bidang keamanan dan ketertiban, sedangkan. Secara normatif, bagi Polri penghormatan HAM merupakan bagian dari pelaksanaan tugasnya. Ketika itu, Kejaksaan dan Kepolisian dianggap tidak efektif memberantas tindak pidana korupsi sehingga dianggap pelu adanya lembaga khusus untuk melakukannya. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2002. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai. UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Pasal 14 huruf (g) dan (h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa: “g. kepri. id- Mengenai ketentuan terkait penganiayaan, Anda dapat melihat pada Pasal 351 – Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Mengingat: 1. UUD 1945 dan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI. Pembinaan Profesi adalah pembinaan anggota Polri yang diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan serta. 3. Vol. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Menegakkan hukum, c. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2002. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara; Dengan persetujuan. (2017). Undang-undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela). Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama. 12 10. Ketetapan. I. Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. [1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”). Perpol 7 tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu kekerasan seksual bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pejabat Kepolisian Negara Republik. Peraturan Perundang-undangan. Tutup. PENGERTIAN PAJAK Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian p ajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang. Pasal 47. : 13 / X / 2006 Tgl 3 Oktober 2006 Perihal Pengawasan Dan. Pegawai negeri yang memiliki keahlian khusus pada kepolisian. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik, antara lain meliputi:. PERUNDANG-UNDANGAN LALU LINTAS. NO. Mengenai yang dimaksud penganiayaan, tidak dijelaskan dalam KUHP. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Pasal 2 UU. Download Free PDF View PDF. Satria Manggala. Pengaturan Polisi Khusus dipedomani dengan Perpol 9 tahun. Wewenang Kepolisian dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab dan dilaksanakan dengan syarat yaitu : Pertama, tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; Kedua, selaras dengan kewajiban. BN = Berita Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: “ a. : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)” yang disusun oleh I Gede Denny Setiadi telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada hari/tanggal :TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Tindakan pasif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang tidak mencoba menyerang, tetapi tindakan mereka mengganggu atau dapat mengganggu. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian. Berikut tata cara demo, seperti dikutip dari laman tribratanews. Kompolnas adalah singkatan dari Komisi Kepolisian Nasional. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negaramengenai tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian (Tasaripa, 2013). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Sekretaris Fraksi PPP RI Achmad Baidowi menyarankan agar ada revisi terbatas pada Undang-Undang Nomor 2. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang polisi tercantum dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) serta Pasal 16 ayat (1). Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. Indonesia, Pemerintah Pusat. Naskah Akademik Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum;. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. H. Kata kunci: Satpol PP, Kepolisian, Pemerintah Daerah, Ketertiban Masyarakat. PERATURAN. Ulasan Lengkap. Pasal 16. oleh pem eriksa Provos Polri tentang perkem bangan hasil pem eriksaan u n tu k kepentingan pem eriksaan lebih la nju t. (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : a. D. Tentang Kami. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ) Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. Tugas pokok Kepolisian. Pengertian kepolisian terdapat pula dalam Undang-undang R. Tindakan berdasarkan. Padahal dalam pasal 185 ayat 2 KUHAP menjelaskan keterangan seorang saksi (dalam hal ini polisi) saja tidak cukup membuktikan kesalahan seseorang. VI/MPR/2000 dan. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang No. Pada Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa: “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (UU R. “kedudukan polisi sebagai aparatur sipil negara yang berada dalam ruang lingkup institusi kepolisian apakah tunduk pada UU ASN atau akan tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Kepolisian). 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1) Huruf f UU 2/2002 Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain menurut. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. KETENTUAN PERALIHAN 9. KETENTUAN UMUM :. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; f. PERKAP NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN POLRI. Pengertian kepolisian terdapat pula dalam Undang-undang R. BAB II. Ketentuan tentang kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. BAB I. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang didalamnya dimaksud lembaga kepolisian diposisikan dibawahUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia, sehingga perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang baru. kitab suci atau simbol keagamaan. 22 Tahun 2010 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 26 yang dimaksud dengan Direktorat Kepolisian Perairan yang selanjutnya disingkat Ditpolair adalah unsur pelaksana tugas. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Buku Kolaborasi Seluruh Negeri Menanggulangi Pandemi. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Sebelumnya kalian sudah tau belum apa saja tugas, fungsi dan wewenang kepolisian? Kalau belum tau, yuk simak. Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang berbunyi: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Ketetapan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. Kepolisian; Mengingat : 1.